DPR Wacanakan Pansus Banjir, Sekda DKI: Gubernur Arahkan Kerja Kerja Kerja

Jakarta

Anggota DPR RI mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus) penanganan banjir di Jabodetabek. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah tidak mempermasalahkan dan menyebut akan fokus bekerja.

“Itu hak DPR. Kalau saya, kami di Pemprov melalui arahan Pak Gubernur (Anies Baswedan) sebagai kepala daerah, kerja, kerja, kerja. Sudah kerja saja,” kata Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/2/2020).

Menurut Saefullah, kinerja Pemprov DKI untuk penanganan banjir pada Selasa (25/2) disebut sudah bagus. Saefullah mengaku air surut dalam waktu sehari.

“Sudah sangat, amat bagus. Hari ini dijamin kehidupan ekonomi di Jakarta akan berjalan seperti biasa. Indikatornya JakLingko jalan semuanya, busway jalan semuanya, jalan-jalan protokol selesai walaupun tadi ada yang sampai pukul 07.00 WIB pagi pembersihannya di Pegangsaan Timur, masih sampai pukul 10.00 WIB kita tetap rapi-rapi,” kata Saefullah.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir rapat dengan Komisi V. Komisi V DPR RI menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran 3 kepala daerah di wilayah terdampak banjir tersebut. Pansus disuarakan oleh anggota Komisi V Robert Rouw dari Fraksi Nasdem.

“Pimpinan daerah yang ada sekarang di daerah banjir ini tidak punya hati dan nurani untuk bisa memberikan kenyamanan kepada rakyat. Biar semua tahu. Kita tidak perlu lagi bicara uni. Kita bersemangat bicara tetapi daerah-daerah tidak punya hati. Untuk apa kita bicara banyak-banyak di sini kalau daerahnya tidak ada,” kata Robert di gedung DPR RI.

Bahkan, Rifqinizamy Karyasuda dari Fraksi PDIP mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) agar seluruh kepala daerah yang tak hadir dapat dipaksa hadir.

“Saya kira kita perlu bentuk Pansus agar Gubernur, Bupati, Wali Kota yang tidak hadir sebagaimana dalam UU MD3 bisa kita paksa datang ke sini. Karena dengan itu DPR memungkinkan memaksa untuk mengundang warga negara atau siapa pun yang perlu diundang,” ujar Rifqinizamy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.