KEPRI POST – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan dukungan penuh terhadap pemekaran Provinsi Kepri. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Ranai, Natuna, Rabu 23 April 2025.
Dalam sambutannya, Rifqinizamy menekankan bahwa Natuna dan Anambas merupakan wilayah strategis nasional yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk dalam kebijakan otonomi daerah.
“Moratorium pemekaran memang masih berlaku. Tapi untuk wilayah strategis seperti ini, harus ada pengecualian,” tegas Rifqi.
Tiga Alasan Mendesak Natuna-Anambas Perlu Jadi Provinsi Khusus
Menurut Rifqi, ada tiga alasan utama yang mendasari urgensi pemekaran wilayah ini:
1. Pertahanan Nasional
Letak geografis Natuna dan Anambas yang berbatasan langsung dengan delapan negara ASEAN menjadikan kawasan ini garis depan pertahanan Indonesia.
Tanpa fasilitas dan perhatian khusus, wilayah ini akan sulit menghadapi potensi ancaman eksternal.
“Kalau tidak kita perkuat, bisa kewalahan menghadapi dinamika geopolitik di kawasan,” katanya.
2. Potensi Ekonomi dan Ancaman Sosial
Natuna dan Anambas memiliki kekayaan sumber daya alam laut dan migas yang sangat besar. Namun, kesejahteraan masyarakat di wilayah ini belum sebanding dengan potensinya.
Ketimpangan ini bisa memicu kerawanan sosial, termasuk kejahatan lintas batas seperti illegal fishing dan mining.
“Kalau ekonomi warga tertinggal, mereka rentan dibujuk oleh kepentingan asing,” jelas Rifqi.
3. Akselerasi Pembangunan Daerah
Ia menilai aspirasi pembentukan provinsi baru di Natuna-Anambas bukan semata ambisi elite, melainkan dorongan kuat dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
“Natuna-Anambas adalah wajah Indonesia di kawasan utara. Sudah saatnya aspirasi ini jadi perhatian serius Jakarta,” ujarnya.
Catatan Kritis: Jangan Ulangi Kesalahan Daerah Baru Lain
Meski mendukung, Rifqi juga mengingatkan bahwa tak semua daerah hasil pemekaran berhasil berkembang.
“Banyak daerah baru justru menjadi beban fiskal karena minim kemandirian anggaran. Ini harus jadi pelajaran agar Natuna-Anambas nanti bisa mandiri dan efektif,” tutupnya. ***