Komisi II DPR RI mendapatkan data, 70 Persen Badan Usaha Milik Daerah BUMD di Sulawesi Tengah mengalami kondisi tidak sehat, dan membutuhkan evaluasi total. Untuk itu Komisi II DPR RI mendorong, pembentukan Regulasi Baru dalam bentuk Permendagri, untuk memastikan pengawasan dan pembinaan BUMD, sehingga tidak menjadi beban APBD.