Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti persoalan penyediaan infrastruktur terkait sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah. Permasalahan itu terjadi, karena komitmen anggaran yang belum terlalu besar terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Ketika kita sudah melaksanakan pemilu yang demokratis sejak 1999-2019 yang sudah berlangsung 20 tahun dan akan menginjak 25 tahun, maka negara harus perhatikan hal-hal tersebut (dukungan anggaran),” kata Rifqi sapaan akrabnya di Jakarta, Kamis (5/5/2022).
Dia menilai ada beberapa strategi anggaran yang bisa dilakukan, seperti membagi beban anggaran antara APBN dan APBD. Menurut dia, untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota, bisa meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membangun infrastruktur kantor, termasuk gedung penyediaan arsip melalui APBD.
“Banyak KPU di provinsi dan kabupaten/kota menyewa gedung yang tempatnya tidak representatif untuk melakukan hal-hal tersebut (penyediaan arsip),” ujarnya.
Selain itu, Rifqi menilai digitalisasi kepemiluan menjadi penting agar arsip tidak menumpuk dan juga perlu dilakukan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Langkah itu, menurutnya, agar tidak menjadi beban tersendiri dalam rangka pengarsipan dan pendokumentasian.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun dapat dipangkas jika dianggap terlalu besar. Hasyim mengatakan anggaran yang diajukan mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat, karena terdapat alokasi untuk pembangunan kantor.
“Mengapa anggaran besar? Karena keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur seperti kantor dan gudang, itu biasanya dapat respons positif anggaran kalau musim pemilu,” katanya.
Dia menilai anggaran pembangunan kantor masih bisa dipangkas. Syaratnya, pemerintah menghibahkan gedung di beberapa daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran itu akan membuat pembangunan kantor bagi KPU di daerah tidak menjadi prioritas untuk saat ini.
Sumber: https://www.beritasatu.com/politik/924147/anggota-dpr-soroti-penyediaan-sarana-dan-prasarana-kpu