ANGGOTA DPR-RI Dapil Kalimantan Selatan, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyurati langsung Presiden RI, Joko Widodo, agar merespons kondisi Banua yang tengah dilanda banjir parah, pada Jum’at (15/1/2021).
“IZINKAN saya menjalankan tugas konstitusional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di provinsi ini dan daerah pemilihan saya, kepada bapak presiden perihal terjadinya bencana banjir yang sangat masif beberapa waktu terakhir,” ujar Rifqi dalam surat yang dikutip, Jum’at (15/1/2021).
Dia menuturkan tindakan langsung dari pemerintah pusat amat penting, di tengah sangat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat.
“Bencana tersebut melanda hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota se Kalsel, dengan area yang paling terdampak berada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, HST, HSS, dan Balangan,” ucap anggota Fraksi PDIP ini.
Dia menyebut wilayah yang paling terdampak, adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang sangat parah kondisinya, sehingga melumpuhkan sebagian besar aktivitas warga setempat.
“Sampai saat ini jumlah masyarakat yang menjadi korban sebanyak 73.597 orang berdasarkan data dari Pemprov Kalsel,” tegas Rifqi.
Jumlah korban yang terdampak, tambah Rifqi akan terus bertambah, mengingat intensitas hujan yang masih sangat tinggi serta naiknya permukaan air laut dan sungai sebagaimana data yang dilansir dari BMKG.
“Selain persoalan penanganan pengungsi yang baik itu tempat logistik, dan kebutuhan pokok, hingga evakuasi warga, bencana ini juga menghasilkan berbagai infrastruktur vital di Kalsel,” jelas ketua HKTI Kalsel ini.
Dia mencontohkan kerusakan beberapa jalan dan putusnya jembatan di poros jalan nasional yang menjadi akses utama ke seluruh wilayah Kalsel ke Kaltim dan Kalteng.
“Saya memohon dengan segala kerendahan hati, agar Bapak memberikan perhatian dan tindakan cepat, untuk menangani seluruh aspek akibat bencana banjir di Kalsel,” tutup Rifqi. (jejakrekam)
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
