Foto: Vadhia Lidyana
Jakarta –
Siang ini Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk membahas penanganan banjir.
Rapat siang ini dihadiri 27 Anggota Komisi V dari 8 fraksi. Rapat ini dibuka oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dari fraksi PDIP.
Sebenarnya, rapat kali ini turut mengundang kepala daerah dari 3 provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten.
Namun, baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir.
Komisi V DPR RI menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran 3 kepala daerah di wilayah terdampak banjir tersebut. Hal tersebut salah satunya disuarakan oleh Anggota Komisi V Robert Rouw dari fraksi Nasdem.
“Pimpinan daerah yang ada sekarang di daerah banjir ini tidak punya hati dan nurani untuk bisa memberikan kenyamanan kepada rakyat. Biar semua tahu. Kita tidak perlu lagi bicara uni. Kita bersemangat bicara tetapi daerah-daerah tidak punya hati. Untuk apa kita bicara banyak-banyak di sini kalau daerahnya tidak ada,” kata Robert di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2020).
Bahkan, Rifqinizamy Karyasuda dari fraksi PDIP mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) agar seluruh kepala daerah yang tak hadir dapat dipaksa hadir.
“Saya kira kita perlu bentuk Pansus agar Gubernur, Bupati, Wali Kota yang tidak hadir sebagaimana dalam UU MD III bisa kita paksa datang ke sini. Karena dengan itu DPR memungkinkan memaksa untuk mengundang warga negara atau siapa pun yang perlu diundang,” ujar Rifqinizamy.
Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4914910/basuki-rapat-dengan-dpr-bahas-penanganan-banjir-anies-rk-tak-hadir