KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Bus Trans Banjarbakula akan mulai melayani empat koridor Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2019. Awal mulanya Kalimantan Selatan memiliki 10 buah bus hibah dari Kementerian Perhubungan RI dengan pola bus rapid transit (BRT) dengan subsidi rupiah miliaran.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menerangkan, awal mula BRT 10 buah bus yang terdahulu memiliki subsidi dari pemerintah hingga 8 miliar per tahun.
Ditambahkannya kalau terjadi penambahan hingga 100 unit bus, maka dipastikan subsidinya lebih dari 100 miliar pertahun.
“Saya berpikir kalau ini diteruskan maka akan kesulitan, karena itu dengan menteri perhubungan kita sepekati pola buy the service (BTS),” ungkapnya.
Dengan pola layanan BTS ini maka diungkapkan Rifqi, Kementerian yang bertanggung jawab dari penunjukan operator, operator yang menyediakan bus dan harus baru dengan 75 unit secara perlahan, sampai 100 unit dengan tidak ada memakai dana dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota yang perlu dikeluarkan.
“Bahkan, layanan ini gratis bagi seluruh masyarakat Kalsel” ujarnya.
Rifqi yakin dengan kehadiran 75 unit bus ditambah 11 unit bus yang sudah tersedia, di wilayah Banjarbakula akan berubah 100 persen, dari yang selama ini tidak pernah melihat adanya Trans Banjarbakula dengan kuantitas menjadi sangat massif.
“Kalau ingin melihat angkutan darat yang bagus sepeti Jakarta, gak perlu ke Jakarta mulai detik ini cukup ke Banjarmasin, nantinya perlahan-lahan akan sekelas dengan Trans Jakarta,” tambahnya.
Diungkapkan Rifqi dengan adanya pola BTS ini tidak menjadikan beban bagi pemerintah daerah, karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
Perlud diketahui, lanjut Rifqi, di tahun 2024 bus ini tidak lagi disubsidi dan akan diserah terimakan kepada pemerintah daerah, kalau Pemda tidak menyiapkan berbagai regulasi nanti akan repot dengan nilai subsidi rata-rata hingga 90-100 miliar pertahun.
“Kalau tidak disiapkan akan menjadi barang rongsokan kedepannya, sehingga kita imbau pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah Banjarbakula segera membuat peraturan bersama untuk mem-push seluruh pelajar atau PNS untuk menggunakan angkutan bus ini,” tegas pria yang duduk di Komisi II DPR RI ini.
Sebelum pindah ke Komisi II DPR RI yang membidangi pemilu dan pemerintah daerah, Rifqi duduk di Komisi V DPR RI membidangi perhubungan dan infrastruktur berhasil meyakin Kemenhub terkait penyediaan layanan program Banjarbakula.
“Saat itu, saya bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyusun skema agar ada penambahan armada di Trans Banjarbakula. Sekarang, sudah ada 11 unit yang telah dikirim ke Banjarbaru,” tandasnya.(kanalkalimantan.com/ibnu)