JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan wabah virus Corona Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-alam. Namun instrumen kesehatan untuk mencegah dan mengetahui sebaran virus ini masih sangat terbatas.
Anggota Komisi V DPR, Rifqi Karsayuda mengatakan pemerintah telah menunjuk ratusan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien dengan indikasi terdampak atau terpapar Covid-19 di setiap daerah. Namun alat uji untuk mengetahui seseorang terdeteksi virus ini baru ada di DKI Jakarta, Jabar dan Jatim.
“Ini membuat daerah-daerah yang tak ada alat uji COVID-19 seperti tak memiliki pedoman dan data,” ujar Politikus PDIP dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini, Selasa (17/3/2020).
Rifqi berharap, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat segera mendistribusikan alat uji Corona ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk Kalsel. “Pemerintah Daerah dan DPRD juga harus proaktif berkoordinasi dan menyiapkan anggaran untuk menyiapkan alat uji dan langkah-langkah lain di daerah,” serunya.
Dia mencontohkan RSUD Ulin Banjarmasin yang ditunjuk sebagai salah satu RS Rujukan Corona di Kalsel, sampai sekarang RS tersebut tidak mempunyai alat uji COVID-19. “Sehingga, keberadaannya sebagai RS Rujukan tak maksimal. Karenanya, Kalsel harus waspada,” katanya.
Pihaknya mendorong pemerintah lebih fokus pada penanganan COVID-19. “Kami sedang mendiskusikan sejauh mana APBN 2020 akan kami segera revisi dan dananya difokuskan pada pemberantasan COVID-19,” tandasnya.
Rifqi berharap seluruh orang yang mengalami flu, batuk dan demam bisa diperiksa dan diuji secara medik. “Negara harus menyediakan sarana itu. Di Amerika, pemerintah setempat menyiapkan dana Rp700 triliun untuk ini. Di Indonesia Kementerian Keuangan baru menyiapkan Rp1 triliun,” pungkas Rifqi.
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
