INFO INDONESIA. JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal target Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Penegasan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rifqinizamy saat pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di IKN, Selasa.
Rifqinizamy menekankan, IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia. Hal ini berlaku baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 memicu perdebatan publik. Pakar hukum tata negara menilai istilah ini digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta, yang selama ini menjadi pusat ekonomi nasional.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan begitu fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung dibangun.
Pertemuan tiga hari pada 10-12 November 2025 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah percepatan pembangunan IKN.
Agenda acara mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI dan pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang terus menunjukkan progres signifikan.
Dalam kesempatan ini, peserta pertemuan juga diajak menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang menurut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.
“Fasilitas ini menjadi salah satu bentuk kesiapan IKN dalam menyediakan akomodasi bagi pegawai dan tamu pemerintah,” ujar Rifqinizamy.
Selain itu, pembahasan koordinasi menyentuh berbagai aspek pembangunan, mulai dari transportasi, energi, hingga tata kelola pemerintahan yang ramah lingkungan.
Rifqinizamy menegaskan, seluruh pihak harus bekerja sama agar target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 dapat tercapai tepat waktu.
“Pembangunan IKN tidak hanya soal gedung dan jalan, tapi juga tentang menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien,” katanya.
Selama pertemuan, para gubernur menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebutuhan daerah dalam mendukung pembangunan ibu kota baru.
Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR untuk memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI, yang sekaligus menegaskan sinergi antara pusat dan daerah.
Acara ini juga menjadi momentum bagi seluruh gubernur se-Indonesia untuk membangun kesepahaman terkait target-target pembangunan IKN.
Pihak DPR menilai, dukungan legislatif menjadi kunci untuk kelancaran pembangunan ibu kota baru agar tepat waktu dan sesuai dengan visi nasional.
Dengan berbagai persiapan ini, pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah IKN benar-benar siap menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028?
Meskipun tantangan masih ada, semangat kolaborasi antara pusat, daerah, dan legislatif diharapkan mampu menghadirkan ibu kota yang modern, hijau, dan berkelas dunia.***