Banjarmasin, kalselpos.com– Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyempatkan diri menyambangi proyek Jembatan Sungai Alalak pada Rabu (8/7/2020) pukul 20:30 WITA, tadi malam.
Kunjungan ke lokasi proyek jembatan yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala itu dilakukan di tengah kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Tengah.
Kendati terkesan mendadak, Menteri Basuki melihat secara langsung progres pengerjaan jembatan dengan panjang 850 meter dan menelan biaya sebesar Rp278 miliar yang bersumber dari APBN itu.
Menurutnya, Jembatan Sungai Alalak ini, merupakan jembatan cable stayed melengkung pertama di Indonesia.
“Alhamdulillah, progres pembangunan jembatan sudah mencapai 64 persen, kami yakin proyek ini akan selesai sesuai dengan target pada bulan Maret 2021,” ucap Anggota Komisi V, DPR RI, M Rifqinizamy Karsayudha yang mendampingi Menteri Basuki.
Pria dengan sapaan Rifqi itu menambahkan, Menteri Basuki berpesan agar proyek ini menggunakan komponen dalam negeri. Di samping itu, masih ada sisa Rp30 miliar untuk pengerjaan jembatan ini pada tahun depan.
“Saya akan memastikan agar tidak mempersulit dan menyetujui anggaran tersebut untuk penyelesaian jembatan Sungai Alalak ini,” pungkas Rifqy.
Dahulunya, jembatan Sungai Alalak ini hanya mempunyai lebar jalan yang sangat tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan yang melintas antar provinsi. Padahal, jembatan ini merupakan penghubung baik antar kota di Kalsel maupun menuju Kalteng.
Sumber: Klik disini
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
