Jakarta, CNN Indonesia — Politikus PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengklaim pengawasan yang dilakukan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu terhadap kinerja para menteri dari Partai NasDem di kabinet Joko Widodo bukan berdasarkan kebencian.
“Kami menggunakan 128 mata dan telinga anggota fraksi PDIP di DPR. Kami memiliki fakta, data dan instrumen untuk menyatakan pengawasan kami bukan berdasarkan kebencian,” ujar Rifqi saat diwawancara CNNIndonesia TV, Senin (6/2).
Ia kemudian mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang memancing Nasdem karena meminta dua menteri dari partai besutan Surya Paloh untuk dievaluasi Jokowi. Menurut Rifqi hal itu wajar dilakukan karena Djarot ditugaskan di Komisi IV DPR RI dan
“Salah satu mitra kerja Komisi IV DPR RI itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Kebetulan dua menterinya dari Parta NasDem,” tuturnya.
Selain itu, Rifqi juga mengatakan 2 menteri Partai NasDem menuai banyak catatan dari berbagai fraksi di DPR, bukan hanya dari PDIP.
“Dari rapat dengar pendapat (RDP) komisi IV DPR dengan dua menteri itu banyak sekali catatan yang diberikan oleh hampir seluruh fraksi di DPR RI,” kata dia.
Rifqi menggarisbawahi informasi dan laporan terkait kinerja menteri yang diberikan PIDP merupakan bentuk pertanggungjawaban partai sebagai pengusung Jokowi dan pemenang pemilu 2014-2019.
“Dalam posisi itu kami harus terus melakukan pengawasan kepada pemerintahan, presiden, dan pembantu presiden. Secara internal kami memberikan report secara berkala kepada Presiden terkait dengan kinerja kinerja para pembantu presiden,” imbuhnya.
Bantah intervensi Jokowi soal reshuffle kabinet
Lebih lanjut, Rifqi membantah telah mengintervensi dan memprovokasi Jokowi untuk melakukan reshuffle, termasuk terhadap menteri dari Partai NasDem atau parpol koalisi yang lain.
“PDIP tidak pernah mengintervensi Presiden. Tidak ada bakat provokator di PDIP,” ujar Rifqi.
Ia mengingatkan soal pasal 17 UUD 1945 yang menegaskan Presiden menghendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara.
Sebenarnya menurut PDIP, masih ada banyak data terkait kekurangan menteri dari Partai NasDem apabila dipaparkan lebih panjang. Untuk itu ia mengingatkan agar menteri yang ditugaskan jadi pembantu presiden dan melepaskan diri dari urusan kepartaian.
“Betul memang bahwa merupakan bagian dari parpol ketika dia merupakan anggota dan kader parpol. Akan tetapi, sesungguhnya dia telah menjalankan fungsi menteri negara yang harusnya kita lepaskan dari urusan-urusan parsial kepartaian,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri NasDem segera mengundurkan diri. Djarot menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri,” kata dia di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1).
Djarot turut menyinggung langkah NasDem yang dianggap terlalu dini mendeklarasikan Anies sebagai capres.
“Juga terkait dengan partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya,” ucap Djarot.