PENGURUS PDI-Perjuangan menyatakan sikap partai soal pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah menjadi bola panas di mata publik belakangan waktu terakhir.
DALAM rilis resminya, kader serta elit PDI-P secara tegas tak akan mengakomodir ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dalam RUU tersebut.
Anggota DPR-RI Fraksi PDI-P, Rifqinizamy Karsayuda, mencontohkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, serta radikalisme. Ia menilai paham-paham tersebut jelas menjadi ancaman bagi bangsa.
“Dalam konteks yuridis, ketentuan itu akan kami konkritkan dengan memasukkan berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang keberadaan ideologi-ideologi yang tak Pancasilais itu dalam ketentuan menimbang di RUU HIP tersebut” tegas Rifqi.
Rifqi mengklaim, PDI-P juga sangat mendengarkan berbagai aspirasi, masukan dan suara rakyat. PDI Perjuangan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam membangun bangsa ini.
“Oleh itu, PDI Perjuangan juga setuju agar ketentuan dalam Pasal 7 RUU HIP yang menegaskan tentang ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, untuk dihapus” ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.
Bagi Rifqi, PDI Perjuangan penting menegaskan sikap resminya, sebab partai ini kerap difitnah dan disudutkan dalam berbagai pemberitaan terkait pembahasan RUU HIP.
“Kami wajib menyampaikan sikap kami kepada publik. PDI-Perjuangan adalah partai pelopor yang akan mengedepankan sikap kebersamaan, solidaritas, gotong royong dan persatuan bangsa. Kita jangan mudah diadu domba dalam berbagai isu dan opini yang tak sehat. Ini merugikan kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.
Dalam rilis itu, Sekjend PDI-P Hasto Kristiyanto juga angkat suara. Ia menegaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang dan tercatat sebagai negara yang memeroleh kemerdekaan sebagai buah dari rasa percaya diri.
“Indonesia juga dikenal sebagai pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan. Semua kepeloporan tersebut mampu menjadi spirit bangsa-bangsa Asia-Afrika dan Amerika Latin memerdekakan diri,” kata Hasto
“Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu kedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera” tandasnya. (jejakrekam)
Sumber: Klik disini
Baca Juga :

Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi

Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin

40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah

Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR

Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja

Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial

Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
