STARBANJAR – Meski Pilgub Kalsel 2024 masih sekitar 2 tahun lagi, namun sejumlah tokoh Banua sudah mencuat ke permukaan.
Salah satu sosok yang menjadi sorotan publik adalah Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM, Samahuddin Muharram menyebutkan mengakui HM Rifqinizamy bisa menjadi kuda hitam di Pilgub Kalsel 2024 mendatang.
Bukan tanpa alasan, Samahudin menyebut Bang Rifqi bisa menjadi representasi generasi milenial.
“Rifqi bisa menjadi representasi milenial,” ucap Samahuddin Muharram, dalam siaran pers yang diterima, Jum’at (11/3/2022).
Kendati demikian, masih ada sederet nama yang berkemungkinan maju di kontestasi lima tahunan tersebut.
Di antaranya H. Muhidin, Pangeran Khairul Saleh, Mardani H. Maming, Zairullah Azhar, Ibnu Sina dan Aditya Mufti Ariffin.
Ibnu Sina Cawagub Potensial?
Samahuddin bilang Ibnu Sina masuk nominasi cawagub potensial di Pilgub Kalsel 2024 nanti.
“Ibnu Sina mungkin masuk nominasi cawagub potensial dan akan mendapat tawaran dari cagub yang akan datang,” kata Samahuddin.
Terlebih, Ibnu Sina merupakan ketua DPD Partai Demokrat Kalsel.
“Beliau wali kota dua periode dan hari ini menjabat ketua DPD Partai Demokrat,” tegasnya.
Meski begitu, para calon pasti memiliki hitung-hitungan politik.
Mengingat, nanti akan menghadapi dua kontestasi yang hampir bersamaan, yakni pileg dan pilkada.
“Dengan waktu yang sangat singkat, maka akan menjadi hitung-hitungan para politisi,” kata Samahudin.
“Di sini nanti akan kelihatan para calon, apakah memilih pileg atau pilkada. Kalau maju caleg tidak lolos, maka besar kemungkinan akan bertarung di pilkada. Tapi kalau lolos di pileg, maka mungkin situasinya akan berbeda,” tutupnya.
Baca Juga :

Rifqinizamy: UU Kabupaten/Kota Perkuat Fondasi Hukum Daerah

Revisi UU Pemilu tidak hanya untuk Kepentingan 2029

Rifqinizamy: DPR Finalisasi Gaji PPPK melalui APBN

Sah! Komisi II Setujui Tambahan Anggaran Ombudsman RI Rp 200 Miliar

Revisi UU Pemilu Bakal Diundur ke 2027

Panja Revisi UU Pemilu Segera Dibentuk, DPR: Sesuai dengan Tugas Prolegnas

DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
