apahabar.com, MARTAPURA – Sejumlah proyek nasional bakal menyambangi Kalimantan Selatan. Salah satunya di antaranya berada di wilayah Kabupaten Banjar.
Hal ini terungkap ketika anggota Komisi V DPR RI asal Kalsel, HM Rifqinizamy Karsayuda melakukan reses pertamanya dengan melakukan kunjungan kerja di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar, Kamis (26/12).
Kedatangan rombongan dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan ini, bermaksud untuk menyampaikan beberapa proyek nasional yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banjar.
“Kami memulai reses hari ini, memberitahukan bahwa ada beberapa proyek nasional yang bisa menjadi stimulus pembangunan infrastruktur dan perhubungan di Kabupaten Banjar,” ungkap Rifqinizamy di sela acara reses kepada awak media.
Secara umum, Politisi PDIP ini juga memaparkan program-program strategis infrastruktur di Kalsel pada 2020 mendatang, dalam rangka penyangga Ibu Kota Negara.
Reses kali ini juga melibatkan anggotanya yang berasal dari Kementerian PUPR, Perhubungan dan Kemendesa.
Dalam 3 bulan masa kerjanya, ada dua isu nasional yang menjadi atensinya.
Pertama, upaya agar layanan perhubungan udara layak dan harga tiket tidak melonjak jauh. Salah satunya yaitu kenaikan Avtur menekan bisnis penerbangan di Indonesia.
“Pertamina yang memonopoli. Kita membuka peluang hadirnya pihak swasta untuk Avtur, karena Avtur kita 60 persen di atas Singapura,” beber dia.
Kedua, memastikan dasar hukum perpindahan Ibukota Negara. Meskipun pemindahan IKN telah ditetapkan, tetapi belum ada undang-undangnya.
Sementara Kementerian PUPR ujarnya, memiliki anggaran senilai 89 Triliun untuk membangun infrastruktur IKN.
“Kami minta agar tidak melaksanakan proyek dulu, karena UUnya tidak sah. Kami khawatir karena belum ada dasar hukumnya,” tuturnya.
Pemindahan IKN secara tidak langsung akan memberikan dampak pada Kabupaten Banjar. Sejumlah program pun mulai disusun untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten yang memiliki luas 4668,5 km2 ini.
Kementerian akan konsen pada infrastruktur kerakyatan seperti menghadirkan program irigasi desa melalui percepatan peningkatan tata guna air (P3TGA).
“Tahun 2020 di Kalsel akan ada lebih dari 60 titik. Syarat mengaksesnya yaitu adanya irigasi primer,” katanya.
Program lainnya yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahaan adalah 3.000 rumah, yang kemudian diusulkan penambahan sebanyak 3.200 rumah, sehingga total keseluruhan adalah 6.200 rumah. Kabupaten Banjar sendiri, akan mendapat jatah sekitar 1500 rumah.
“Program-program kementerian itu salah satunya yang harus fix adalah lahan. Jadi kalau yang di bantaran sungai apabila lahannya bermasalah, kami mohon maaf. Mungkin bisa disentuh melalui program lainnya,” tambahnya.
Berikutnya adalah program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Dengan nilai Rp1 miliar per titik, tahun depan kata Rifqi akan diupayakan ada lebih dari 40 titik. “Tahun lalu 39 titik yang nilainya Rp40 miliaran, tahun depan harus lebih,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjar, M Hilmah menambahkan, program Kotaku disiapkan untuk wilayah Kabupaten Banjar dan bersifat tematis serta spesifik.
Penanganan akan dilakukan pada kawasan kumuh seperti wilayah Murung Kenanga. “Kita manfaatkan keindahan potensi wilayah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal,” ujarnya.
Di samping penataan, program Kotaku juga akan memperhatikan aspek kawasan pemukiman layak huni serta penambahan fasilitas. Sehingga diharapkan dapat menjadi nilai khusus sesuai dengan kearifan Kabupaten Banjar.
“Pada kawasan tersebut akan kita bangun galeri kitab kuning. Kemudian kita harapkan nanti bisa menjadi kampung santri dengan adanya tempat belajar agama Islam,” imbuhnya.
Usai mengakhiri pemaparannya mengenai program pembangunan Kabupaten Banjar 2020, Rifqinizamy dan rombongan Komisi V DPR RI kemudian melanjutkan reses mereka dengan mengunjungi kawasan sekumpul.