BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Beberapa usulan proyek strategis bidang Perhubungan dan Infrastruktur di Kalsel terus dikomunikasikan Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda ke Pemerintah Pusat.
Diantaranya Pelabuhan Internasional di Kotabaru, bandara baru di Hulu Sungai Tengah (HST) hingga jalur perkeretaapian dari Batulicin ke Paser, Kaltim.
Walau demikian, Rifqi tegaskan upaya tersebut tetap hanya akan menjadi wacana jika Pemerintah di Kalsel tidak dengan sigap menindaklanjutinya.
Hal yang perlu dilakukan menurut Rifqi yaitu segera membuat studi kelayakan yang dapat menyimpulkan keberadaan infrastruktur perhubungan yang diusulkan tersebut layak dari sisi teknikal, sisi ekonomis dan sosiologis.
Selanjutnya, inisiatif pengumpan seperti penyediaan lahan dari APBD di lokasi usulan pembangunan proyek infrastruktur perhubungan juga menurutnya penting untuk dilakukan.
Dari sisi waktu, Ia sarankan Pemerintah di Kalsel idealnya bisa segera memulai menyusun dan menyelesaikan studi kelayakan di akhir Tahun 2020 untuk selanjutnya di ekspos kepada Kementrian.
Sehingga, jika studi kelayakan disetujui dan rencana mendapat dukungan, Kementrian bisa saja menganggarkan dana APBN untuk pembangunan proyek tersebut di Tahun Anggaran 2021.
“Karena kalau studi kelayakan belum, anggaran APBD untuk lahan tidak disiapkan, tidak mungkin kami di Pusat siapkan APBN untuk membangun itu,” kata Rifqi.
Menurut Rifqi, Ia memang sudah menjalin Komunikasi dengan Gubernur Kalsel dan usulan yang diajukannya ke Kementrian PUPR dan Kementrian Perhubungan dilengkapi dengan pengantar dari Gubernur Kalsel.
Namun hal tersebut masih sebatas proposal dan belum berupa studi kelayakan yang menjadi syarat minimal suatu usulan untuk ditindaklanjuti. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody).
Sumber: https://banjarmasin.tribunnews.com/
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
