JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, prihatin dengan penghematan anggaran yang harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan institusi lainnya.
Ia menilai, langkah ini mencerminkan tantangan berat yang dihadapi pemerintah.
“Kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih, karena efisiensi anggaran mencapai 57,42 persen. Sekarang di Kemendagri tinggal Rp 2,038 triliun, dari awalnya Rp 4 triliun sekian. Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah,” ungkap Rifqinizamy, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Senin (3/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy juga menyoroti potensi melemahnya nilai tukar rupiah.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia bisa masuk dalam kategori krisis ekonomi jika nilai tukar dollar AS menembus angka Rp 16.700.
“Tadi ada yang bilang ke saya, ‘mas per detik ini rupiah kita 16.466 per dollar AS’ yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro, kira-kira kalau sampai tembus Rp 16.700, kita masuk dalam kategori krisis ekonomi,” kata Rifqinizamy.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Kemendagri telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 57,46 persen sebagai respons terhadap instruksi penghematan dari Presiden.
Pagu anggaran Kemendagri yang awalnya sebesar Rp 4,7 triliun kini berkurang menjadi Rp 2,038 triliun.
“Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, efisiensinya adalah Rp 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih,” kata Tito, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/1/2025).
Anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri turun dari Rp 453,5 miliar menjadi Rp 279 miliar, sementara anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipangkas dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar.
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) juga mengalami penurunan anggaran dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.
“Dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik,” ujar Tito.
Unit kerja yang paling terdampak oleh efisiensi anggaran adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pagu awal Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun, yang terutama dialokasikan untuk penguatan infrastruktur IT guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kini turun drastis menjadi Rp 328 miliar.
“Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun untuk penguatan infrastruktur IT kini hanya Rp 328 miliar,” pungkas Tito.