Suara.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda meminta agar pemerintah tetap mencairkan anggaran KPU untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kendati memang kekinian ada hambatan dalam hal anggaran akibat kondisi global.
“Kami dari Badan Anggaran DPR dan kemudian Komisi II tentu mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi kenicayaan untuk kita melaksanakan Pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses,” kata Rifqi dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Kamis (4/8/2022).
Ia menyampaikan, memang saat ini karena situasi pandemi Covid-19 dan kondisi global berpengaruh pada keuangan negara.
Namun, ia tetap meminta agar pemerintah bisa menyiasatinya dengan melakukan realokasi anggaran. Terlebih agar anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2022 ini bisa dicairkan sepenuhnya.
“Pemerintah harus melakukan exercise anggaran,” katanya.
Bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, jumlahnya tidak akan berkurang sedikit pun.
“Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan Pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang InsyaAllah tidak akan pernah berubah,” imbuhnya.
Pernyataan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelaskan, jika pencairan anggaran tahun 2022 dari pemerintah macet akan berdampak salah satunya kepada honor untuk tenaga ad hoc penyelenggara Pemilu 2024.
KPU, diketahui mereka baru menerima pencairan anggaran Rp 2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun pada (26/7/2022).
“Karena kan kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis kan,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Akhirnya, kata dia, KPU kekinian akan menghitung ulang alokasi anggaran yang sudah dicairkan pemerintah sementara.
Hasyim mengatakan, KPU sendiri sudah membuat perencanaan menaikkan honorium bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
Namun, kata dia, dengan belum maksimalnya pencairan anggaran membuat dampak nantinya bagi psikologis tenaga ad hoc tersebut. Terutama bagi tingkat kesukarelawanan.
“Ada angka psikologis, ada batas psikologisnya, ‘wah terimanya cuma ratus ribu nih’, walaupun sebenarnya cuma kurang satu rupiah akan berbeda psikologinya dengan terimanya juta. Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat, terhadap dorongan orang utk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara Pemilu,” tuturnya.
“Jadi bukan urusan katakan lah mau dapat salary atau mau dapat honor uang kehormatan berapa tetapi yang jadi pertimbangan paling utama itu kecenderungannya adalah aspek tadi ya kesukarelawanannya itu partisipatif atau volumeterisme itu,” sambungnya.
Di sisi lain, Hasyim juga mengatakan, sedikit mobilitas untuk tahapan Pemilu akan terdampak. Misalnya penggunaan kendaraan oleh KPU jadi seadanya.
“Ya ibaratnya karena faktanya begtu seadanya kendaraanlah misalkan. Yang bisa digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan di tahun 2022 ini termasuk sarana prasana itu kan kantor. Ya berarti kantor seasanya sekarang ini gitu,” imbuhnya.