apahabar.com, BANJARMASIN – Di tengah merebaknya wabah Covid-19 di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, ekonomi global menjadi amburadul. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) terus melonjak.
Perdagangan bursa bergejolak. Sektor riil, bahkan UMKM turut merasakan imbas dari merebaknya virus asal Wuhan China ini.
Ironisnya, kondisi ini disertai dengan menurunnya aktivitas ekonomi warga. Tak ayal jika beberapa perusahaan banyak yang merumahkan karyawannya.
Dalam situasi seperti ini, Komisi V DPR RI mengimbau Kementerian PUPR dan Kementerian Desa (Kemendes) segera merealisasikan berbagai program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat.
“Di Kementerian PUPR terdapat banyak program infrastruktur berbasis masyarakat yang pengerjaannya dilakukan swakelola, sebagian besar dilaksanakan di pedesaan,” ucap Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, Senin (23/3) sore.
Adapun program-program tersebut di antaranya Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dapat membangun infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, jembatan, pengerasan jalan, pembangunan embung, irigasi desa dan lainnya.
Kemudian, terdapat pula program bedah rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak puluhan ribu rumah yang akan dibedah atau diperbaiki di seluruh Indonesia dengan dana APBN tahun 2020 ini.
“Sementara Kemendes bertanggung jawab atas monitoring pengelolaan dana desa dari APBN yang diberikan kurang lebih Rp 1 miliar per desa,” tegasnya.
Rifqi mengimbau agar Kemendes membantu desa-desa untuk dapat melaksanakan program yang sifatnya swakelola melalui dana desa, termasuk pembangunan infrastruktur desa.
“Jika program-program swakelola dilakukan secara massif, maka rakyat akan dapat turut bekerja. mulai dari menjadi tukang, jual beli bahan bangunan dan lainnya. Ekonomi menjadi bertumbuh di tengah sulitnya ekonomi global saat ini. Kementerian PUPR dan Kemendes dapat membuat stimulan ekonomi di desa-desa yang sifatnya padat karya,” ungkap legislator daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini.
Cara pandang ini menurut Rifqi, sejalan dengan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo untuk mendahulukan realisasi APBN yang sifatnya swakelola oleh masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat Pandemi Covid 19 ini.