BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Sudah resmi menjabat Anggota DPR RI, Politisi PDIP yang terpilih di Dapil Kalsel 1, Rifqinizamy Karsayuda sudah susun sederet strategi perjuangkan Kalsel di kancah Nasional.
Dijelaskan Rifqi, secara garis besar Ia akan upayakan memperkuat posisi tawar Kalsel di tingkat nasional diawali dengan merancang pola komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder penting baik di daerah maupun di pusat.
Komunikasi dan hubungan yang baik dengan stakeholder menurutnya menjadi modal penting, karena jika hanya andalkan jumlah suara Kalsel di Senayan yang kalah jauh dibanding banyak Provinsi lain akan sulit untuk membangun pengaruh.
“Kami politisi di Kalsel harus mampu bersuara dan komunikasi efektif di Nasional. Saya sendiri harus terus belajar dan jalin komunikasi yang baik supaya diperhitungkan di Senayan,” kata Rifqi.Bukan hanya akan duduk santai di Senayan, Rifqi nyatakan dalam waktu dekat akan segera laksanakan Roadshow untuk temui para stakeholder di daerah khususnya di daerah-daerah di Dapil nya.
Kepala Daerah, Tokoh Masyarakat hingga media akan jadi sasaran roadshownya yang rencananya akan dimulai akhir Bulan Oktober atau awal Bulan Nopember 2019 ini.
Dijelaskan Rifqi, tujuan roadshow utamanya untuk bersama para stakeholder memetakan apa saja kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.
Selain itu juga dilakukan pemilahan kebutuhan apa saja yang bisa ditangani oleh APBD di daerah dan apa yang membutuhkan sinergi Pemerintah Pusat melalui APBN.
Hasil roadshow nantinya menurut Rifqi akan dibahas dan dipaparkan dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional yang hadirkan Menteri atau Dirjen terkait
“Langkahnya nanti bisa jadi dalam bentuk musrenbang Regional khusus Banua 6 yang akan ajak Menteri dan Dirjen terkait bahas program prioritas. Harapannya ada impact positif kepada Daerah di Dapil supaya pembangunan akseleratif,” kata Rifqi.
Selain itu, Ia juga setuju dengan usulan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin yang inginkan ada forum komunikasi rutin libatkan Anggota DPR RI Dapil Kalsel.
Namun menurut Rifqi, forum komunikasi juga sebaiknya melibatkan pihak Eksekutif sehingga bisa langsung didengar dan ditindaklanjuti oleh pemegang kebijakan dan pengambil keputusan.
“Harus diperluas pertemuan jangan cuma DPR dan DPDR karena Legislatif cuma medium perjuangan, yang eksekusi anggaran dan kebijakan itu Eksekutif termasuk Gubernur dan Menteri,” kata Rifqi. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad