TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang baru yakni KPU dan Bawaslu akan melakukan pelatihan dan penelitian guna mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung esok hari, akan membahas lebih mendalam soal tahapan serta anggaran Pemilu 2024.
“Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu tentu KPU-Bawaslu yang baru ini, besok akan melakukan exercise dan penelitian secara mendalam terkait tahapan dan biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu tahun 2024,” kata Rifqi saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4/2022).
Rifqi juga mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal perlunya menghitung ulang anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun merupakan lampu hijau terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR mempersetujui anggaran tersebut.
“Angka Rp 86 triliun, Rp 76 triliun atau Rp 110 triliun menjadi sangat relatif, tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan interfensi anggaran terhadap Pemilu 2024,” tambah Rifqi.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, beberapa kata kunci yang membuat Pemilu 2024 lebih besar anggarannya daripada pemilu 2019, adalah terkait honorarium para pelaksana atau penyelenggara pemilu di tingkat TPS.
Terutama, di tingkat desa, di tingkat kecamatan di bawah KPU atau Bawaslu.
Pasalnya, selama ini diketahui honor bagi petugas di tingkat TPS terbilang kecil, hanya Rp 500 – 700 ribu. Terlebih, mereka harus bekerja keras bahwa hingga meninggal dunia seperti peristiwa Pemilu 2019, lalu.
“Karena itu, kita harus memproteksi ini sekaligus isu yang lain terkait dengan digitalisasi pemilu dan tentu membutuhkan anggaran tidak kecil,” jelasnya.