JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) –Legislator Kalimantan Selatan Rifqinizamy Karsayuda desak pembangunan jalur kereta api di Kalimantan untuk segera direalisasikan pemerintah.
“Dalam sektor perkeretaapian, Pak Dirjen dalam lembar terakhir dipaparkan Pak Menhub, disebutkan daftar proyek KPBU di Kemenhub di Ditjen perkeretaapian yang disiapkan itu dibuatkan jalur kereta api Tanjung Beringin Barabay Rantau Martapura sampai ke Banjarmasin, persis di Dapil (daerah pemilihan) saya,” ujar Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/06/2020).
Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan kalau desakan tersebut wajar mengingat anggaran Kemenhub untuk pembangunan jalur kereta api cukup besar, yakni mencapai Rp 608 miliar.
Menurutnya, hal itu dinilai penting karena kereta api bukan hanya untuk mengangkut orang, namun juga bisa menjadi sektor bisnis menjanjikan.
“Kalau dilihat dari demografi kepadatan penduduk Kalsel, memang belum memerlukan kereta api, tapi kalau kita lihat dari aspek yang lain, kereta api bukan hanya mengangkut orang, bukan hanya mengantarkan logistik secara umum namun juga menjadi transportasi bisnis yang menjanjikan di kemudian hari,” katanya.
Politisi PDIP ini juga menilai kalau penduduk di Kalimantan tidak pernah merasakan naik kereta api karena memang belum ada jalurnya.
Ia sedikit mencurahkan hatinya saat Rapat Kerja di hadapan Kemenhub bahwa penduduk disana hanya merasakan degup kereta api di televisi saja.
“Karena Kalimantan ini Pak, penduduk kami termasuk di Kalbar baru bisa menyaksikan kereta api itu di TV, sinetron, dan film. Seluruh Kalimantan tidak punya kerera api Pak,” ungkapnya.
Rifqi pun mengklaim sebelum menjadi Anggota DPR RI dan saat masih menjadi penduduk disana baru melihat kereta api melalui sebuah film.
“Saya saja waktu sebelum kesini, baru melihat kereta api di film siti nurbaya waktu itu,” pungkasnya yang disambut tawa para audiens rapat.
Sumber: klik disini
Baca Juga :
Rifqinizamy: UU Kabupaten/Kota Perkuat Fondasi Hukum Daerah
Revisi UU Pemilu tidak hanya untuk Kepentingan 2029
Rifqinizamy: DPR Finalisasi Gaji PPPK melalui APBN
Sah! Komisi II Setujui Tambahan Anggaran Ombudsman RI Rp 200 Miliar
Revisi UU Pemilu Bakal Diundur ke 2027
Panja Revisi UU Pemilu Segera Dibentuk, DPR: Sesuai dengan Tugas Prolegnas
DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
