Proyek pembangunan jalur kereta api di Kalimantan diminta segera direalisasikan pemerintah. Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6). “Dalam sektor perkeretaapian, Pak Dirjen dalam lembar terakhir dipaparkan Pak Menhub, disebutkan daftar proyek KPBU di Kemenhub di Ditjen perkeretaapian yang disiapkan itu dibuatkan jalur kereta api Tanjung Beringin Barabay Rantau Martapura sampai ke Banjarmasin, persis di Dapil (daerah pemilihan) saya,” ujar Rifqi.
Desaka itu wajar mengingat anggaran Kemenhub untuk pembangunan jalur kereta api cukup besar, yakni mencapai Rp 608 miliar. Hal itu dinilai penting karena kereta api bukan hanya untuk mengangkut orang, namun juga bisa menjadi sektor bisnis menjanjikan. “Kalau dilihat dari demografi kepadatan penduduk Kalsel, memang belum memerlukan kereta api. Tapi, kalau kita lihat dari aspek yang lain, kereta api bukan hanya mengangkut orang, bukan hanya mengantarkan logistik secara umum. Tapi juga menjadi transportasi bisnis yang menjanjikan di kemudian hari,” bebernya. Rifqi mengatakan, penduduk di Kalimantan tidak pernah merasakan naik kereta api. Dia sedikit curhat, di hadapan Kemenhub bahwa hanya merasakan degup kereta api di televisi saja. “Karena Kalimantan ini Pak, penduduk kami termasuk di Kalbar baru bisa menyaksikan kereta api itu di TV, sinetron, dan film. Seluruh Kalimantan tidak punya kerera api Pak,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Rmol.id dengan judul “Minta Dibuatkan Jalur Kereta Api, Anggota Komisi V DPR: Orang Kalbar Lihat Kereta Hanya Di Sinetron Pak…”, https://politik.rmol.id/read/2020/06/23/440458/minta-dibuatkan-jalur-kereta-api-anggota-komisi-v-dpr-orang-kalbar-lihat-kereta-hanya-di-sinetron-pak.
Baca Juga :
Rifqinizamy: UU Kabupaten/Kota Perkuat Fondasi Hukum Daerah
Revisi UU Pemilu tidak hanya untuk Kepentingan 2029
Rifqinizamy: DPR Finalisasi Gaji PPPK melalui APBN
Sah! Komisi II Setujui Tambahan Anggaran Ombudsman RI Rp 200 Miliar
Revisi UU Pemilu Bakal Diundur ke 2027
Panja Revisi UU Pemilu Segera Dibentuk, DPR: Sesuai dengan Tugas Prolegnas
DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
