BANJARMASIN, RK – Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Sahbirin Noor-Muhidin, menggelar deklarasi di kawasan tugu 0 Kilometer Banjarmasin, Sabtu (5/9) pagi.
Pasangan Sahbirin-Muhidin didukung koalisi gemuk atau 9 partai politik di Kalsel. 6 parpol diantaranya memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalsel, yaitu Partai Golkar 12 kursi, PDI Perjuangan 8 kursi, PAN 6 kursi, PKS 5 kursi, PKB 5 kursi dan Nasdem 4 kursi. Sedangkan 3 parpol pendukung lainnya PSI, Perindo dan PKPI, tidak memiliki kursi di parlemen.
Ketua Tim Pemenangan, Rifqinizamy Karsayuda, optimististis pasangan Sahbirin-Muhidin akan memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel yang dihelat 9 Desember mendatang.
“Insya Allah hajat kita untuk memenangkan Sahbirin-Muhidin akan diridhoi Allah SWT,” ucap Rifqinizamy Karsayuda.
Dia berharap dukungan semua pihak agar Paman Birin bisa melanjutkan kepemimpinannya, karena Kalsel ke depan adalah pintu gerbang ibu kota negara. “Kalsel perlu pemimpin yang berani, visioner, merakyat dan memahami betul kebutuhan lokal,” tandas Rifqi.
Menurutnya, Kalsel tidak hanya membutuhkan orang cerdas, namun juga paham dan tahu betul keadaan Kalsel, dan sosok itu ada pada paslon Sahbirin-Muhidin.
Sebelum acara deklarasi, tim pemenangan, parpol pengusung serta relawan menggelar Salat Subuh berjamaah dan zikir di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
Sumber: https://riliskalimantan.com/2020/09/05/gelar-deklarasi-sahbirin-muhidin-didukung-9-parpol/
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
