JAKARTA – Menjelang pelaksanaan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Komisi V DPR meminta pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan seluruh BUMN yang menjadi operator Jasa Marga seperti Damri, Pelni, juga Korlantas Mabes Polri untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan lancar.
“Prinsipnya kami ingin seluruh instrumen yang terkait dengan perhubungan, bukan hanya darat tapi juga laut dan udara agar bekerja dengan baik,” ujar anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Minggu (22/12/2019).
Saat ini, salah satu hal yang menjadi perhatian serius DPR adalah bagaimana hak-hak penumpang mendapatkan perhatian, khususnya penumpang pesawat udara agar mendapatkan tiket dengan harga yang layak.
“Untuk itu, Komisi V beberapa kali melakukan rapat termasuk dengan memanggil direksi Pertamina untuk memastikan agar harga avtur yang menyumbang 40% dari kenaikan harga tiket itu bisa ditekan sedemikian rupa menjelang Natal dan Tahun Baru,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.
Dikatakan Rifqi, saat ini harga avtur di Indonesia tengah dan timur itu ternyata 60% lebih tinggi daripada harga avtur di Singapura dengan alasan biaya transportasi mahal sehingga Pertamina harus menanggung biaya transportasi.
“Nah Menhub dan Komisi V sekarang agak ekstrem mewacanakan masuk ke pihak swasta sebagai penyedia avtur. Ini opsi yang kita lakukan. Setelah kita menyampaikan itu, sekarang Pertamina sudah menyampaikan kepada publik bahwa mereka memberi diskon harga avtur menjelang Natal dan Tahun Baru sehingga kenaikan harga tiket pesawat tidak sedramatis waktu-waktu sebelumnya,” katanya.
Nantinya pasca-Natal dan Tahun Baru, Komisi V akan menggelar rapat untuk mengevaluasi wacana ini, termasuk kemungkinan pihak swasta untuk melakukan penyediaan avtur bagi airlines di masa mendatang.
Baca Juga :

Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi

Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin

40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah

Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR

Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja

Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial

Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
