Martapura, infobanua – Anggota Komisi V DPR RI Rifky Karsayudha dalam masa reses melaksanakan kunjungan Daerah Pemilihan di Kabupaten Banjar, Kamis (26/12). Dalam rangka untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah setempat.
“Dalam masa reses melaksanakan silaturrahmi dan koordinasi dengan jajaran Pemkab Banjar yang dipimpin Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur, beserta Sekda Banjar dan para Kepala SKPD Pemkab Banjar, dan perhubungan dan Desa,” katanya.
Kata Rifky, dirinya didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Kalsel M.Reva Sastrodiningrat, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Wilayah Kalselteng Budi Harimawan dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Dwi Purwantoro.
Dari Kementerian Perhubungan hadir Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel, Iman. Selain itu hadir pula Fahrani anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Dalam kesempatan tadi, kami menyampaikan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menentukan perencanaan dan implementasi program, terutama di bidang infrastruktur,” ujarnya.
Menurut Rifky, tahun 2020 yang akan datang, beberapa program strategis di bidang infrastruktur dan perhubungan akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Total anggaran dari APBN yang akan dilaksanakan oleh para mitra kerja kami di Kementerian PUPR dan Perhubungan RI kurang lebih sebesar Rp.250 milyar yang terdiri dari proyek jalan, jembatan, irigasi, perumahan hingga sumber daya air untuk air baku dan air bersih.
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
