JAKARTA – Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan perkiraan anggaran yang akan digunakan pada Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak di tahun 2024 mendatang. Pada perhelatan akbar itu diperkirakan akan menghabiskan anggaran negara sebanyak Rp110,4 triliun.
Terkait persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rifqinizamy Karsayuda angkat suara. Baginya, anggaran pemilu tergantung kebutuhan di lapangan. Sehingga besar-kecilnya anggaran yang akan dihabiskan pada dua ajang Pemilu dan Pilkada 2024 tersebut bersifat relatif.
“Terkait total jumlah biaya pemilu 2024, itu relatif tergantung di lapangan nanti. Yang jelas, apa disampaikan Pak Presiden Jokowi itu lampu hijau bagi pihak pemerintah agar bersama-sama pihak DPR membahas atau menyetujui anggaran untuk Pemilu 2024 mendatang,” kata Rifqi pada wartawan, Kamis (14/4/2022).
Sebagai informasi, Jokowi belakangan ini bahkan meminta jajarannya agar biaya sebesar itu dihitung ulang. Mengingat pada tahapan pemilu dapat dilakukan secara berangsur, tidak secara sekaligus dengan tahapan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 bersama pihak KPU butuh dana Rp76,6 triliun sementara Bawaslu membutuhkan dana Rp33,8 triliun dengan total perkiraan hingga Rp110,4 triliun.
“Dengan angka sebesar Rp76 triliun, Rp110 triliun juga masih sangat relatif. Itu tergantung kebutuhan kita saat melakukan sebuah intervensi anggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang,” terang Rifqi.
Rifqi politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I ini menjelaskan, anggaran 2024 lebih besar dari Pemilu 2019 lalu. Pasalnya, lanjut Rifqi, alasan utama anggaran Pemilu 2024 lebih besar dari Pemilu 2019, yakni honorarium penyelenggara pemilu yang masih ad hoc.
Menurut Rifqi, penyelenggara pemilu mulai di tingkat TPS, desa/kelurahan, hingga kecamatan selama ini masih bersifat honorarium diterimanya terhitung kecil kisaran Rp500 ribu atau Rp700 ribu.
“Padahal, mereka para penyelenggara pemilu di tingkat bawah ini banting tulang. Bahkan ada yang meninggal seperti Pemilu di tahun 2019 lalu. Untuk itu, saat ini kita perlu memproteksi kejadian-kejadian seperti ini, termasuk proses digitalisasi pemilu yang membutuhkan anggaran yang cukup besar,” pungkasnya.