Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati postur APBN 2027 yang di dalamnya menampung alokasi anggaran khusus untuk beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di daerah.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi para tenaga P3K daerah yang selama ini memperjuangkan kepastian hak dan kesejahteraannya.
Capaian penting ini tidak lepas dari pengawalan serta dorongan tiada henti yang terus dilakukan oleh Komisi II DPR RI. Kendati demikian, hasil positif ini bukanlah garis akhir, melainkan lecutan semangat dan pengingat untuk terus berkomitmen mengawal implementasi kebijakan agar dampaknya benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh P3K di berbagai pelosok daerah.