Surabaya (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada 2024 di Jawa Timur yang berlangsung lancar, aman dan damai.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam keterangan di Surabaya, Senin menilai situasi keamanan yang terjaga menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.
“Tidak ada gangguan yang berarti dan ini adalah prestasi bagi kita sebagai bangsa yang mampu melaksanakan pilkada serentak secara tertib,” ucapnya.
Lebih lanjut Rifqi mengatakan tahapan selanjutnya adalah proses rekapitulasi suara. Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menyampaikan hasil penghitungan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai Kamis (28/11) hingga Sabtu (30/11).
Rekapitulasi tingkat kecamatan akan berlangsung hingga Selasa (3/12), kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten mulai Jumat (29/11) hingga Jumat (6/12).
“Kami berharap seluruh tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar dan tetap menjaga integritas serta transparansi,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan DPR dan menilai hal itu sebagai suatu kehormatan bagi Jatim.
Disampaikan Adhy, sebelum pilkada berlangsung, pihaknya bersama Forkopimda Jatim meninjau langsung beberapa wilayah untuk memastikan sekaligus menjamin pesta demokrasi berlangsung aman dan terkendali.
Hasilnya, lanjut Adhy, pilkada terlaksana dengan kondisi aman dan terkendali. Semua ini karena sinergi dan koordinasi antara Pj Gubernur dengan Forkopimda serta seluruh stakeholder tingkat kabupaten maupun kota yang sangat baik.
“Kunci pilkada serentak berjalan dengan aman dan terkendali karena sinergisitas yang terjaga dengan baik antara Pemprov Jatim dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada partai politik dan tim sukses karena ikut membantu dan mendukung suksesnya Pilkada 2024.
Saat ini, lanjut Adhy, Pilkada Jatim memasuki tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sehingga calon pemimpin yang menang tetap menunggu hasil rekapitulasi KPU.
“Yang terpilih adalah pemimpin yang menerima tanggung jawab dan kepercayaan dari masyarakat untuk melanjutkan pembangunan bagi masyarakat di masing-masing wilayah,” tuturnya.