Tanjungpinang, Beritasatu.com – Komisi II DPR meminta Pemerintah Pusat meninjau ulang rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kebijakan tersebut belum final karena masih dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, pemangkasan TKD bisa berdampak serius terhadap daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.
“Kalau TKD dipangkas, tentu nafas ekonomi di daerah semakin sulit,” kata Rifqinizamy saat kunjungan kerja ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (5/9/2025) dilansir Antara.
Selain menolak pemangkasan, Komisi II DPR juga menyarankan agar dana transfer disalurkan melalui program-program strategis nasional. Rifqinizamy mencontohkan, program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini dikelola Badan Gizi Nasional sebaiknya dialihkan langsung ke pemerintah daerah, Tetapi tetap dengan pengawasan pusat.
“Termasuk program sekolah garuda maupun sekolah rakyat, agar daerah tidak hanya jadi pelaksana, tetapi juga pelaku supaya sirkulasi ekonomi lebih hidup,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui mayoritas pemerintah daerah di Kepri masih bergantung pada dana transfer pusat. Ia khawatir rencana pemangkasan TKD akan memengaruhi pembangunan, terutama infrastruktur di wilayah kepulauan yang memerlukan anggaran besar.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu tak akan cukup. Namun, kami berharap program Presiden Prabowo, seperti MBG hingga Koperasi Merah Putih, bisa memastikan dana pusat tetap mengalir,” ujarnya.
Kebijakan TKD 2026 masih dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Namun, aspirasi daerah menunjukkan pemangkasan dana transfer berpotensi memperlemah pembangunan serta roda perekonomian di daerah.