Liputan6.com, Jakaarta – z Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kualitas praja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026).
“Komitmen DPR RI mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada,” ujar Rifqinizamy.
Ia mengatakan pada 2026 anggaran IPDN yang bersumber dari APBN akan mengalami peningkatan dengan dukungan Presiden RI. Anggaran tersebut naik dari Rp578 miliar pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp814 miliar.
“Dari tahun lalu di angka 578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi 814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya,” tutur Rifqinizamy.
Selain perbaikan asrama atau tempat tinggal praja beserta sarana pendukungnya, Komisi II DPR RI juga menyoroti anggaran konsumsi praja IPDN.
Menurut Rifqinizamy, anggaran makan praja IPDN saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pendidikan kedinasan lainnya seperti Akademi Kepolisian maupun sekolah kedinasan TNI.
“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD dan AL yang anggaran makan taruna/i-nya mencapai Rp75.000 per orang per hari, IPDN ini hanya Rp43.000 per orang per hari. Dengan adanya bantuan presiden ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Selain mendukung peningkatan fasilitas, kunjungan Komisi II DPR RI juga bertujuan memperkuat hubungan emosional antara DPR RI dengan para alumni IPDN yang kini tersebar di berbagai daerah.
Peningkatan Fasilitas untuk Para Praja
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut mendampingi kunjungan kerja tersebut mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap pembenahan IPDN.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri bersama Rektor IPDN tengah melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem penerimaan calon praja, kurikulum, hingga sistem pembinaan di lingkungan kampus.
“Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor IPDN mengatakan tambahan anggaran dari APBN 2026 akan dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas praja, termasuk mengganti tempat tidur dan lemari pakaian serta melakukan rehabilitasi asrama.
“Dengan adanya bantuan presiden ini kami akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja,” tuturnya.
Ia juga berharap Komisi II DPR RI dapat membantu mendorong usulan kuota penerimaan praja IPDN tahun 2026 yang telah diajukan kepada Kementerian PANRB sebanyak 1.410 orang.
Menurutnya, jumlah penerimaan praja yang terlalu sedikit dapat berdampak pada pemanfaatan asrama dan aktivitas akademik di kampus.
“Jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang, ini akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah kepala daerah, sekretaris daerah, serta pejabat eselon I kementerian yang merupakan alumni IPDN untuk berdialog bersama Komisi II DPR RI mengenai pengembangan IPDN ke depan.