apahabar.com, BANJARMASIN – Tahapan pelepasan kawasan hutan untuk megaproyek bendungan Riam Kiwa akhirnya kelar.
Bendungan Riam Kiwa yang terletak di Desa Angkipih dan Paramasan Bawah itu memiliki luas kurang lebih 700 hektar.
Jika terealisasi, maka bendungan ini menjadi paling besar di Kalimantan Selatan (Kalsel). Mengalahkan bendungan Tapin.
“Persoalan pelepasan kawasan hutan sudah rampung bulan lalu,” ucap Bupati Kabupaten Banjar, Saidi Mansyur, Rabu (22/12).
Saidi menilai bendungan Riam Kiwa merupakan solusi mereduksi banjir di Kalsel, khususnya kabupaten Banjar.
“Ini salah satu solusi penanganan banjir yang terjadi hampir menahun di kabupaten Banjar,” ucap politisi Nasdem ini.
Ia meminta dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam membangun bendungan Riam Kiwa.
“Proses terus berjalan, mohon doanya agar tahun depan sudah masuk tahap pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, nilai investasi bendungan Riam Kiwa sebesar Rp2 triliun.
“Ini menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN). Bendungan ini ditargetkan beroperasi penuh 2025 mendatang,” bebernya.
Bendungan Riam Kiwa merupakan cita-cita Gubernur Kalimantan Pangeran Muhammad Nur.
“Beliau mendesain bendungan Riam Kanan dan Kiwa. Kita sudah menikmati bendungan Riam Kanan selama 50 tahun lebih,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah memikirkan nasib masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan Riam Kiwa.
“Kita mencari solusi agar masyarakat mendapatkan ganti-untung dari pembangunan bendungan ini,” tutupnya. (https://apahabar.com/)
Baca Juga :

Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi

Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin

40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah

Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR

Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja

Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial

Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
