Proyek Pembangunan Bendungan Riam Kiwa Harus Perhatikan Masyarakat Terdampak

Wakil Rakyat DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, agar memperhatikan masyarakat terdampak. Permintaan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah setempat yang sedang fokus membangun proyek dengan luas lebih dari 700 hektare dan ditargetkan beroperasi pada 2025.

“Saya mendambakan agar warga nantinya tidak merugi imbas dari proyek ini. Kita sedang rapat mencari solusi agar masyarakat mendapatkan bisa mendapatkan ganti untung dari pembangunan bendungan ini,” tegas Rifqinizamy dalam keterangan tertulis yang diterima ParlementariaKamis (23/12/2021).

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan proyek ini merupakan cita-cita lama dari Gubernur Kalimantan tahun 1901, Pangeran Muhammad Noor, yang mendesain Bendungan Riam Kanan berdampingan dengan Bendungan Riam Kiwa. “Beliau mendesain bendungan Riam kanan dan Riam Kiwa, kita sudah menikmati bendungan Riam Kanan selama 50 tahun lebih,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga menilai pembangunan proyek ini bersifat genting. Sebab, bendungan selain menangkal banjir, juga dapat menjadi sumber listrik laiknya Bendungan Riam Kanan yang beroperasi lewat pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Kalau dikatakan urgen memang urgen, karena sekarang tempat kita sering terkena banjir, dan menjadi sumber listrik sebagaimana bendungan Riam Kanan, dan tak kalah penting bendungan ini akan mengairi persawahan dan perkebunan di Kabupaten Banjar,” imbuh Rifqi.

Diketahui, banjir di sejumlah wilayah di Banjar masih terjadi sejak akhir November 2021 hingga selasa (21/12/2021) sore.Ketinggian air yang merendam rumah yang mencapai hingga 30 cm dianggap warga belum menjadi ancaman. Sebagian warga bahkan memilih membuat rakit dan dipan-dipan dari kayu dan styrofoam.

Menurut keterangan dari Plh Kepala BPBD Banjar Riza Dauly, hingga Minggu (19/12/2021), terdapat 3000 rumah yang terendam banjir. Banjir tersebut telah meluas hingga delapan kecamatan. Yang terparah berada di Kecamatan Martapura, Astambul, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk. (rdn/sf) (https://www.dpr.go.id/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.