JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyayangkan penundaan pengumuman hasil seleksi komisioner baru untuk 514 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota yang berlarut-larut. Sehingga menyebabkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia mengalami kekosongan kepemimpinan mulai Selasa (15/8/2023).
“Kami menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI, yang kemudian harus merubah SK berkali-kali hanya untuk menunda pengumuman calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia,” elasn Rifqi seperti dikutip situs DPR RI, Jumat (18/8/2023).
Pengunduran pengumuman ini, menurut Rifqi menunjukan adanya persoalan di dalam internal Bawaslu yang mesti segera dibenahi untuk memberikan keterbukaan pada publik. ”Saya kira ini menunjukan bahwa di internal Bawaslu ada persoalan, sehingga kemudian belum bisa memutuskan siapa-siapa saja nama-nama yang muncul,” sambung Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini pun mengungkap, pihaknya menduga ada proses politik di dalam Bawaslu yang mengakibatkan diundurnya pengumuman komisioner di 514 Bawaslu Kabupaten/kota itu.
”Kami juga mendengar selentingan bahwa proses ini sangat politiking dan kalau memang ditemukan dan ada bukti-bukti terkait dengan hal itu termasuk transaksi uang dan seterusnya, Komisi II membuka diri untuk kemudian kita lihat lagi proses ini seperti apa,” ungkapnya.
Diakhir, ia menjelaskan pentingnya proses rekrutmen di Bawaslu ini, ”Karena bagi kami proses rekrutmen penyelenggara pemilu itulah bagian dari hulu dari proses pemilu kita yang kalau hulunya bermasalah tentu output dan hasil pemilunya juga bisa bermasalah,” tutupnya.