Jakarta – Kehadiran negara dalam menyediakan rumah murah bagi mayarakat tidak bisa hanya di lihat dari pemberian subsidi, pemberian subsidi merupakan salah satu variabel untuk menekan harga agar terjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),kata anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayudha dari PDIP asal Kalsel ini di komplek Kantor Parlemen Senayan Jakarta, Senin (11/11/2019), usai rapat dengar pendapat dengan DPP Real Estate Indonesia.
Menurutnya, selain subsidi. Faktor lain yang mengakibatkan sulitnya pengendalian harga rumah murah, adalah persolan ketersediaan lahan. Terutama di perkotaan yang sudah tidak memungkinkan. Karena harganya yang mahal, hal ini menjadi yang dihadapi dalam upaya pemerintah menyiapkan rumah murah bagi MBR.
“Pihak pengembang akan mengalami kesulitan jika pemerintah hanya menekankan pemberian subsidi tanpa membantu menyiapkan lahan yang luas,ini tidak bisa hanya di serahkan ke pihak pengembang saja,” jelas Rifqi.
Di tengah sulitnya ketersediaan tanah di perkotaan sebaiknya pemerintah kedepannya dapat menyediakan lahan bagi para pengembang. Terutama tanah negara yang masih luas yang tidak jauh lokasinya dari perkotaan untuk di jadikan lokasi perumahan bersubsidi.
Jika masyarakat tetap ingin memiliki rumah bersubsidi di perkotaan,dapat di lakukan dengan penyediaan rumah secara vertikal atau rumah susun.
Masyarakat harus dapat merubah pola kebiasaan memiliki rumah dengan halaman jika ingin memiliki rumah murah bersubsidi di tengah perkotaan harus siap dengan pola rumah susun,tanpa memiliki halaman.(ind)
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
