JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II akan mulai membahas tahapan Pemilu 2024 termasuk anggarannya sekitar pertengahan Maret 2022 atau setelah masa reses berakhir.
Diketahui, saat ini para anggota dewan masih terjun ke daerah untuk melaksanakan reses hingga 14 Maret mendatang.
“Saya kira, tetap di masa sidang ke depan kita akan memulai sesi tahapan termasuk teknis soal anggaran. Setelah itu betul-betul fixed dan akan kita bawa ke Banggar (Badan Anggaran) untuk difinalisasi. Agar tahapan dan anggaran sebangun dalam rangka sukseskan tahun 2024,” kata Rifqi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Ia menegaskan, Komisi II tidak mungkin melupakan pembahasan terhadap anggaran Pemilu 2024. Pasalnya, anggaran adalah dasar penggerak terlaksananya berbagai tahapan Pemilu 2024.
Untuk itu, Komisi II disebut akan membahas tahapan maupun anggaran Pemilu secara detail agar Pemilu 2024 berjalan sukses.
“Jangan sampai jadwalnya kita bahas, tapi untuk menggerakkan tahapan dalam hal ini adalah anggaran, tidak kita bahas. Jadi kita bahas berbarengan nanti agar kemudian ini menjadi satu pembahasan yang simultan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rifqi mengingatkan bahwa sudah ada kesepakatan antara DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah bahwa 14 Februari 2024 adalah jadwal pemungutan suara.
Adapun jadwal tersebut, kata dia, akan menjadi dasar Komisi II dalam penyusunan tahapan lainnya di Pemilu.
“Ya, paling lambat Juni 2022 harus kita putuskan semua tahapan. Karena selambat-lambatnya 20 bulan dari tahapan pemungutan suara,” tuturnya.
Atas dasar itu, Rifqi meminta publik tidak berspekulasi terkait adanya isu penundaan pemilu.
“Saya kira ini jangan dibiaskan dengan isu yang lain dan semata mekanisme ini masih reses. Kita sabar dikit lah pada niat sama untuk kesepakatan awal dan Pemilu 2024 diselenggarakan 14 Februari 2024,” pungkasnya.