apahabar.com, BANJARMASIN – Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut bakal membedah ribuan rumah di Kalimantan Selatan.
“Kalsel mendapatkan kouta 4.500 rumah dan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp78, 7 miliar,” ucap Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di sela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senin (3/2) siang.
Dalam waktu dekat ini, Rifqi bakal melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Direktur Perencanaan, Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR RI dan Kadis Perkim se-Kalsel.
“Bedah rumah akan jalan. Nanti kita akan Rakor bersama Kepala Dinas Perkim se-Kalsel,” bebernya.
Adapun langkah awal yang akan dilaksanakan, yakni sosialisasi program bedah rumah tersebut.
Mereka juga telah memegang by name and address penerimaan bedah rumah di Kalsel.
“Ini akan diawasi bersama agar uang tersebut tak disalahgunakan,” tegasnya.
Anggaran bedah rumah, kata dia, bersumber dari Kementerian PUPR dan langsung diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan bedah rumah.
“Nanti akan ada fasilitator. Satu fasilitator akan mengawasi atau membangun rumah 30 kepala keluarga,” cetusnya.
Oleh sebab itu, ia mengumpulkan seluruhkan Kadis Perkim se-Kalsel. Mereka wajib mengawasi realisasi program bedah rumah tersebut.
“Ini yang akan kita tata hari ini. Bahkan kita targetkan tahun depan bantuan bedah rumah mencapai 6-7 ribu rumah,” pungkasnya.
Sumber: https://apahabar.com/2020/02/tahun-ini-kementerian-pupr-bedah-ribuan-rumah-di-kalimantan-selatan/
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
