JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai, apabila pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari amat rentan terjadinya politik identitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Politikus PDIP itu menyebutkan, bila Pemilu 2024 digelar akan menguntungkan pihak tertentu karena dipersepsikan dengan massa 212.
“Tanggal 21 Februari itu bisa dipersepsikan 212 yang bisa menguntungkan kelompok tertentu dan akan mempertebal isu terkait politik identitas dan politik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA),” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/1/2022).
Dia menyarankan agar pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 Februari, bukan 7, 14, atau 21 Februari, dengan mempertimbangkan aspek teknis penyelenggaraan.
“Saya kurang sepakat dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari dengan pertimbangan teknis,” katanya.
Ia menilai, apabila semua pihak sepakat gelaran Pemilu lebih baik dilaksanakan hari Rabu untuk menghindari libur panjang, maka pilihannya pada Februari adalah tanggal 7, 14, 21, dan 28.
“Karena itu dia menilai lebih baik pemungutan suara di Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi membeberkan tiga alternatif waktu pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan usulan dari lembaganya. (https://www.kompas.tv/)