BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Tujuh tuntutan aksi unjuk rasa dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan resmi disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke DPR RI.
Aspirasi tersebut diserahkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK kepada Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda (MRK) didampingi Endang Agustina, Bambang Heri Purnama hingga Machfud Arifin di Gedung Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Tujuh tuntutan itu mencakup: efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar sesuai kondisi fiskal negara, reformasi Polri melalui revisi UU dan penyelesaian kasus represif aparat, pengusutan kasus kematian Affan Kurniawan, penyelesaian konflik tambang batubara dan agraria, evaluasi program strategis beranggaran besar seperti MBG dan KMP, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta percepatan pengesahan RUU Perampatan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain itu, DPRD Kalsel juga menyampaikan isu-isu lokal yang menjadi sorotan masyarakat. Beberapa di antaranya yakni penolakan rencana penetapan Taman Nasional Meratus, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, serta peningkatan dana bagi hasil.
“Alhamdulillah, sesuai janji kami, semua tuntutan masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan kepada DPR,” kata Ketua DPRD Kalsel Supian HK.
Sementara itu, MRK menyatakan semua aspirasi itu akan ditindaklanjuti.
“Silakan dilihat progresnya. Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan presiden dan pimpinan DPR, saya bikinkan pengantar resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.
MRK juga menyampaikan permintaan maaf bila kinerja wakil rakyat Kalsel di Senayan dinilai belum sesuai ekspektasi masyarakat.