Banjarese.com, BANJARMASIN – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengkritik Ketum PKBMuhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengusulkan Pemilu 2024ditunda hingga satu atau dua tahun.
Menurut anggota DPR RI Dapil Kalsel itu, pernyataan Cak Iminmencederai kesepakatan bersama yang telah dijalin Komisi II DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah.
Di mana pihak tersebut bersepakat bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dihelat pada 14 Februari 2024.
“Saya kira pernyataan ini tentu mencederai kesepakatan yang telah diputuskan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR terkait dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 terkait pemilu, pileg, dan pilpres dan pelaksanaan pilkada pada November 2024, di mana Fraksi PKB menjadi bagian dari kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan bersama itu,” ucap Rifqinizamy Karsayuda dilansir Banjarese.com dari CNN Indonesia, Rabu (23/2) malam.
Bang Rifqi, sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda, meminta usul Cak Imin disetop agar tak menuai polemik di tengah masyarakat.
Adapun langkah terbaik yang perlu dilakukan saat ini, jelas dia, yakni mengisi kekosongan aturan atau norma dalam peraturan KPU serta Bawaslu agar Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 bisa berjalan maksimal.
“Saya kira wacana yang disampaikan Cak Imin tidak dilanjutkan agar tidak menjadi polemik di tengah publik. Kita sekarang lebih baik fokus untuk menyusun tahapan yang lebih firm,” tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.
Usulan itu disampaikannya karena ekonomi masyarakat belum sepenuhnya penuh akibat pandemi COVID-19.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.
“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).
Ia menambahkan, penundaan pemilu penting agar momentum perbaikan ekonomi yang terpukul akibat pandemi tidak hilang.
Ia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pimpinan partai politik, termasuk ke Presiden Joko Widodo. (https://www.banjarese.com/)