DAILYNOTIF.COM – Pemanfaatan anggaran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menghadapi sorotan tajam dari parlemen terkait efektivitas penggunaannya pasca-konstruksi.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan peringatan keras agar seluruh bangunan fisik yang telah berdiri segera difungsikan secara optimal.
Potensi kerugian investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kekhawatiran utama jika aset tersebut dibiarkan kosong terlalu lama.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan pandangan empiris berdasarkan tinjauan langsung para anggota dewan ke lokasi pembangunan.
“Dalam bahasa rakyat, infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, sebagian besar teman-teman kami sudah menengok dan ikut menempati beberapa hari,” ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Kunjungan lapangan tersebut membuka mata para wakil rakyat mengenai kesiapan fisik yang harus segera diimbangi dengan aktivitas pemerintahan riil.
Rifqi menegaskan urgensi pemanfaatan fasilitas tersebut agar nilai ekonominya tidak menyusut sia-sia.
“Kalau tidak cepat difungsionalisasikan, juga akan mubazir,” tambah politisi yang akrab disapa Rifqi tersebut dalam Rapat Kerja bersama mitra pemerintah terkait.
Kalkulasi Ulang Jumlah ASN
Fokus utama Komisi II kini bergeser pada data konkret mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan benar-benar menghuni kawasan tersebut.
Dari populasi total 1,3 juta ASN di tingkat pusat, parlemen mempertanyakan porsi riil yang akan dimutasi menjelang tahun politik 2028.
Ketidakjelasan angka ini dinilai dapat menghambat perencanaan fasilitas penunjang yang vital bagi kehidupan para abdi negara.
“Keputusan ini penting, bukan sekadar soal kapan memindahkan ASN, tetapi berapa jumlahnya,” tegas Rifqi menuntut detail perencanaan dari pemerintah.
Menurutnya, data kuantitatif yang akurat akan membantu Otorita IKN bekerja lebih presisi dalam menyediakan kebutuhan dasar penghuni.
“Ini agar otorita IKN tidak hanya sibuk membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan kesiapan lain, seperti hunian dan fasilitas pendukung,” lanjutnya.
Pemerataan Fasilitas Hunian
Isu ketimpangan fasilitas antara pejabat tinggi dan staf fungsional juga menjadi catatan kritis dalam rapat tersebut.
Komisi II mewanti-wanti agar skenario pemindahan tidak hanya memanjakan pejabat eselon semata tanpa memikirkan nasib staf pendukung.
Keseimbangan komposisi penghuni dinilai krusial untuk menjaga roda birokrasi di ibu kota baru tetap berjalan efektif.
“Negara harus memberikan kepastian, termasuk soal hunian ASN, intervensi perbankan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” ucap Rifqi memberikan penekanan.
Komitmen Legislasi Parlemen
DPR RI memastikan akan mengawal proses transisi ini agar beban keuangan negara tidak berakhir pada proyek yang tidak berdaya guna.
Persiapan matang diperlukan untuk menghindari kekacauan administratif saat gelombang pemindahan mulai dieksekusi.
“Berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN harus segera disiapkan,” sebut pimpinan Komisi II tersebut.
Sebagai penutup, parlemen membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya demi suksesnya agenda strategis nasional ini.
“Kalau membutuhkan peran kami, Komisi II siap untuk berkontribusi,” pungkas Rifqi.***