Komisi II DPR RI : Soroti Regulasi Dan Dampak Peralihan Status P3K Ke PNS

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, belum ada dasar hukum yang mengatur peralihan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau P3K, menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Menurutnya pembahasan terkait peralihan status tersebut harus dilakukan secara cermat, karena menyangkut aspek regulasi, keuangan negara serta kebijakan rekrutmen ASN ke depan.

Baca Juga :

PERJUANGAN PARLEMEN UNTUK KESEJAHTERAAN GURU HONORER DAN ASN

KABAR BAIK! KOMISI II DPR RI KAWAL ANGGARAN GAJI PPPK DAERAH DI APBN 2027

Jokowi Vs Everybody: Apakah Benar PSI Akan Dijegal ke Parlemen?!

Orang Kepercayaan Nusron Diduga Makelar Suap di ATR BPN, Siapa Beri Perintah?

Partai NasDem Perjuangkan Kenaikan Angka Batas Parlemen 7 Persen - [Metro Siang]

Jago Ngaji! Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan Kultum dihadapan Pimpinan KPU RI

Anggota Ombudsman Disahkan

Pimpinan DPR RI : Pengesahan 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2026-2031