BANJARMASIN, koranbanjar.net – Rifqi memaparkan tiga resep krusial untuk mewujudkan pemilu yang sehat dan berdampak positif pada kinerja eksekutif maupun legislatif.
Pertama, regulasi atau aturan yang memadai yang menjadi tugas utama Komisi II DPR. Aturan yang kuat akan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang adil.
Kedua, kapasitas penyelenggara pemilu. Menurut Rifqi, Bawaslu dan KPU harus terus meningkatkan profesionalisme agar mampu mengawal proses demokrasi dengan baik.
Tanpa penyelenggara yang cakap, regulasi sehebat apa pun akan sulit diimplementasikan.
Terakhir, dan yang paling penting menurut Rifqi, adalah membangun kultur masyarakat yang sadar politik.
”Kita memastikan masyarakat memiliki kultur yang baik untuk menyelenggarakan pemilu yang baik,” ujarnya.
Ini adalah tugas kolektif yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Rifqi mendorong Bawaslu dan KPU agar tidak hanya berfokus pada tahapan pemilu.
”Tetapi juga proaktif melakukan pendidikan politik dari level akar rumput, yakni di tingkat RT, Kelurahan, dan Desa,” pintanya.
Kegiatan ini, tambahnya, harus melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, menyambut baik ide tersebut. Ia mengungkapkan, Bawaslu Kalsel akan menjalankan gagasan tersebut pada tahun 2026.
”Kerja-kerja edukasi politik harus terus berjalan,” kata Aries.
Gagasan ini pun dianggap sejalan dengan tema acara “Maulid Nabi Sebagai Inspirasi Keteladaan Kepemimpinan dan Pengawasan Demokrasi” yang menekankan pentingnya karakter dan kepemimpinan dalam berdemokrasi.