BANJARMASIN – Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang bagus, tetapi juga kapasitas penyelenggara serta kultur masyarakat dalam menjalankan pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya pendidikan politik hingga tingkat kampung dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.
“Jika aturannya bagus, tapi kapasitas penyelenggaranya lemah, maka pelaksanaannya tetap tak akan maksimal,” kata Rifqinizamy saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel di Banjarmasin, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, Bawaslu dan KPU harus lebih aktif melaksanakan pendidikan politik hingga ke akar rumput dengan menggandeng tokoh agama dan masyarakat agar bisa menjelaskan langsung pentingnya pemilu yang jujur dan adil.
“Bawaslu dan KPU harus lebih aktif melaksanakan pendidikan politik hingga ke akar rumput dengan menggandeng tokoh agama dan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan edukasi tentang politik yang sehat,” tekannya.
Rifqinizamy menjelaskan kualitas pemilu akan tercermin pada kualitas lembaga yang dihasilkan.
“Kalau pemilunya baik, DPR-nya baik, DPRD, bupati, gubernur, dan wali kota juga akan baik. Kritik masyarakat terhadap hasil pemilu sejatinya adalah kritik terhadap proses lembaga penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono menegaskan akan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas. Dia mengakui kinerja penyelenggara pemilu terutama Bawaslu harus ada perbaikan.
Aries menjelaskan pola edukasi langsung ke masyarakat jauh lebih efektif dibanding kegiatan massal bersifat seremonial. “Konsep demikian lebih mengena. Di periode lalu kami sempat mengadakan forum warga, tapi skalanya terbatas karena anggaran minim,” ujarnya.
Menurut Aries, pendidikan pemilih tidak boleh hanya dilakukan di masa tahapan pemilu, tetapi harus berkelanjutan untuk mengingatkan masyarakat bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. (*)