batampos – Dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 diprediksi turun signifikan dibanding tahun ini. Pada 2025, alokasi TKD mencapai Rp848 triliun, sementara tahun depan diproyeksikan hanya Rp650 triliun.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan nota keuangan APBN 2026 masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, kepastian penurunan dana transfer belum final.
“Beberapa daerah sangat mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat karena fiskal daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) mereka rendah. Jadi kita sarankan Kemendagri agar meninjau ulang rencana ini,” ujar Rifqinizamy usai kunjungan ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Jumat (5/9).
Ia menambahkan, pemerintah daerah sebaiknya diberi peran lebih besar dalam menjalankan program strategis nasional. Salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini dijalankan Badan Gizi Nasional.
“Daerah jangan hanya dijadikan tempat pelaksanaan, tapi juga harus bisa menjadi pelaku yang menjalankan program,” katanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menanggapi proyeksi penurunan TKD. Menurutnya, kondisi tersebut pasti berdampak pada pembangunan di daerah, meski belanja pegawai tetap aman.
“Pasti ada dampaknya, namun belanja pegawai seperti TPP tidak terganggu,” tegas Nyanyang.
Sumber: https://kepri.batampos.co.id/dana-tkd-diprediksi-turun-dpr-ingatkan-dampak-ke-daerah-ber-pad-rendah/
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman Tinjau Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi
Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin
40 Sertifikat Tanah MBR Diserahkan, Komisi II DPR RI Pastikan Kepastian Hukum Sebelum Bedah Rumah
Kolaborasi Pusat dan Daerah, 40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR
Ketua Komisi II DPR Dorong Pimpinan Bawaslu Lebih Aktif Publikasikan Kinerja
Ketua Komisi II Dorong Bawaslu Aktif Publikasikan Kinerja di Media Sosial
Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik
