Jakarta – Sebanyak 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga bocor dan dijual di Internet. Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menilai permasalahan ini menunjukkan RI sedang mengalami darurat data kependudukan.
“Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan,” kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Rifqi meminta Kemendagri mencermati cakupan data yang diduga bocor tersebut. Dia menyinggung sistem data kependudukan RI sudah mulai kompleks memuat banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
“Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system,” ujarnya.
Seiring polemik kebocoran data, Rifqi mendorong sistem kependudukan data dengan yang kuat, akurat, transparan. Dia menilai hal ini bisa dilakukan apabila mendapat dukungan dari semua pihak.
“Peristiwa bocor dan kemungkinan dijualnya data warga negara kita ke pihak luar, itu semakin membuat kita semua memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat, yang transparan, yang membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini,” kata dia.
Dia lalu menyinggung anggaran Kemendagri yang disusun DPR melalui Komisi II yang bermitra dengan kementerian tersebut. Menurutnya, anggaran terkait penguatan data dukcapil ini masih terbatas hingga kini.
“Komisi II DPR sejak awal ingin memberikan dukungan itu kepada Kemendagri dan pemerintah. Kendati demikian kita tahu bahwa politik anggaran kita sampai dengan saat ini masih sangat terbatas untuk hal tersebut,” kata Rifqi.
Diketahui Kemendagri telah merespons isu kebocoran data penduduk tersebut. Kemendagri menyebut data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada.
“Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dihubungi, Minggu (16/7).
Meski demikian, Kemendagri akan menyelidiki lebih lanjut dugaan bocornya data itu. Kemendagri bakal bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo.
“Berkenaan dengan dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait lainnya telah melaksanakan dua langkah penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Kedua upaya tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan hingga saat ini masih berproses secara cepat dan lebih mendalam untuk menangani hal tersebut,” ujar Benny.