WJtoday, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya akan mengawasi terhadap kinerja penjabat (PJ) Gubernur yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ia juga menjelaskan, Komisi II DPR RI tidak akan segan memberi kritik dan saran ataupun meminta pergantian jika didapati para penjabat kepala daerah ini tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik.
“Komisi II DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat kepala daerah ini, karena secara subtantif pejabat kepala daerah ini adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah yang juga berstatus ASN,” terang Rifqi, sapaan akrabnya, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu (15/5/2022).
Diketahahui sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat gubernur, pada Kamis (12/5). Kelima penjabat gubernur itu bakal bertugas di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.
Melihat hal ini, Rifqi mengatakan akan meminta keterangan pada Mendagri perihal mekanisme penunjukan para penjabat ini.
“Komposisi jabatan, bagaimana mereka mengemban kedua jabatan ini dengan baik juga menjadi konsen kami (Komisi II) semua. Kami juga tentu akan meminta keterangan dari Menteri Dalam Negeri perihal bagaimana mekanisme penunjukan para penjabat ini, dan komposisi yang dilakukan oleh Mendagri dan Presiden,” paparnya.
Menurutnya hal ini penting, karena mengingat DPR sebagai perpanjangan publik perlu mengetahui mekanisme penunjukan ini secara jelas agar publik juga tidak berspekulasi pada hal-hal yang tidak diperlukan.
“Karena DPR sebagai perpanjangan publik atau masyaratkat, saya rasa pada tempatnya untuk mengetahui agar ruang penunjukan Penjabat ini tidak berada pada ruang kosong, melainkan bisa diberikan alasan-alasan yang logis, dan rasional sesuai degan kebutuhan,” tutup Rifqi. ***
Sumber: https://www.westjavatoday.com/dpr-akan-awasi-kinerja-pj-kepala-daerah-baru-dilantik
Baca Juga :
Rifqinizamy: UU Kabupaten/Kota Perkuat Fondasi Hukum Daerah
Revisi UU Pemilu tidak hanya untuk Kepentingan 2029
Rifqinizamy: DPR Finalisasi Gaji PPPK melalui APBN
Sah! Komisi II Setujui Tambahan Anggaran Ombudsman RI Rp 200 Miliar
Revisi UU Pemilu Bakal Diundur ke 2027
Panja Revisi UU Pemilu Segera Dibentuk, DPR: Sesuai dengan Tugas Prolegnas
DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
