DPR Desak Kemhub Hadirkan Usaha Bongkar Muat Adil untuk Swasta

Jakarta, Beritasatu.com – DPR mendesak Kementerian Perhubungan (Kemhub) memberikan ruang usaha yang adil di pelabuhan bagi perusahaan bongkat muat (PBM) swasta.

Oleh karena itu, Kemhub diminta mendalami kembali Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menjelaskan, Kemhub perlu mendalami kembali Permenhub 152 karena dinilai mengancam eksistensi perusahaan bongkar muat non-BUMN yang selama ini beraktivitas di pelabuhan.

Pasal 2 ayat 2 Permenhub 152/2016 menyebut kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional, dan badan usaha pelabuhan yang telah memperoleh konsesi. Oleh sebab itu, Pelindo I-IV sebagai BUMN kepelabuhanan diperkenankan juga melakukan usaha bongkar muat.

“DPR meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub (Kemhub) mendalami kembali secara komprehensif Permenhub 152/2016,” ujar Ridwan Bae saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi V DPR bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemhub dan Pelindo I-IV di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dia menambahkan, DPR juga mendesak Kemhub menyelesaikan permasalahan dan memberikan ruang usaha yang adil bagi PBM non-BUMN dalam melakukan kegiatan bongkar muat.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, ada aspirasi dari perusahaan bongkar muat (PBM) yang mengeluhkan berkurangnya pendapatan karena aktivitas bongkar muat yang bisa dilakukan oleh Pelindo selaku badan usaha pelabuhan (BUP).

“Perusahaan bongkar muat yang lain merasa kalau ini dilakukan Pelindo, pelabuhan rata-rata milik Pelindo, perusahaan bongkar muat milik Pelindo, lalu (swasta) mau dapat apa?” ungkap Rifqi.

Rifqi menuturkan, dari segi bisnis, kegiatan bongkar muat sangat menguntungkan dan dapat berkontribusi 80-85 persen dari total pendapatan Pelindo I-IV. Namun, dia mengingatkan, BUMN dibentuk bukan hanya demi mencari keuntungan saja, tetapi juga menimbulkan efek pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, dia mengusulkan, Permenhub 152/2016 diperbaiki sehingga mengarahkan Pelindo I-IV hanya fokus melaksanakan kegiatan-kegiatan padat modal. Sedangkan aktivitas bongkat muat lebih banyak dilakukan pihak swasta.

“Jangan sampai dari sisi bisnis bagus, tapi dari sisi sosiologis turun. Ini menimbulkan konflik. Kami tidak ingin masyarakat di dalam konteks itu termarjinalkan ketika ketentuan yang dikritisi ini terus dilanjutkan,” imbuh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Sumber: https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/669119/dpr-desak-kemhub-hadirkan-usaha-bongkar-muat-adil-untuk-swasta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.